Kamis, 05 Januari 2012

Budaya Politik

Istilah politik berasal dari kata “polis” yang berarti Negara/kota, sehingga istilah politik menunjukan hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Dalam aturan khusus antar manusia itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas dan akhirnya kekuasaan.
Budaya politik adalah aspek-aspek politik daari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat-istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuaanyya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan alas an rasional untuk menolak atau menerima nilai dan norma lain. Budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkah laku individu/masyarakat terhadap sistem politik.
Menurut Rusadi Kantaprawira, Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota dalam suatu sistem politik
Ruang lingkup budaya politik antara lain Masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat Negara, dan gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.
Selain budaya politik, kita juga harus mengetahui yang namanya orientasi politik. Orientasi politik terdiri dari 2 tingkat yaitu: di tingkat masyarakat dan di tingkat individu. Orientasi masyarakat secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari orientasi individu. Menurut Almond dan Verba, masyarakat mengidentifikasi dirinya terhadap simbol-simbol dari lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya.
Obyek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap Sistem politik secara keseluruhan, proses input, proses output, dan diri sendiri. Obyek yang jadi orientasi politik adalah sistem politik secara keseluruhan, peran politik atau struktur tertentu,individu atau kelompok yang memikul peran tertentu, kebijakan publik yang khusus. Termasuk didalamnya adalah aktor politik dan ego dari aktor politik.
Pola kepemimpinan sebagai bagian dari budaya politik, menuntut konformitas atau mendorong aktivitas. Di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah diharapkan makin besar peranannya dalam pembangunan di segala bidang. Dari sudut penguasa, konformitas menyangkut tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyat. Modifikasi atau kompromi tidak diharapkan, apalagi kritik. Jika pemimpin itu merasa dirinya penting, maka dia menuntut rakyat menunjuk­kan kesetiaannya yang tinggi. Akan tetapi, ada pula elite yang menyadari inisiatif rakyat yang menentukan tingkat pembangunan, maka elite itu sedang mengembang­kan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak mengekang kebebasan.
Tipe budaya politik.:

a.      Budaya politik parokial (PAROCHIAL  POLITICAL  CULTURE )
Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.
Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Oleh karena itu terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, hanya bisa bila terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik ini bisa dtemukan dalam masyarakat suku-suku di negara-negara belum maju, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

b.      Budaya Politik Partisipan (PARTICIPANT  POLITICAL  CULTURE )

Merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar